Catatan Redaksi : Tolak 'Ide Gila' Penghapusan PSO (Subsidi) Kereta Ekonomi
'Ide gila' penghapusan PSO, Public Service Obligation, alias Subsidi bagi penumpang kereta ekonomi kembali digulirkan oleh internal PT KA. Kalau di tahun 2009 lalu usulan ini disampaikan oleh Direktur Utamanya, kali ini yang 'bersuara' adalah salah seorang komisarisnya.
Terlepas dari semua alasan yang disampaikan untuk menghapus PSO tersebut, usulan ini sungguh sangat memprihatinkan dan tidak layak digulirkan oleh perusahaan yang notabene plat merah dan bertugas melayani hajat hidup rakyat banyak.
Beruntung, pada tahun lalu Menteri Perhubungan dan Dirjen KA menolak usulan itu. Saat ini pun, dalam pertemuan dengan KRLmania beberapa waktu lalu, Dirjen KA masih tetap pada sikapnya untuk menolak penghapusan PSO.
Lalu mengapa PT KA yang harusnya 'tunduk' kepada Kementerian Perhubungan malah berulah mendurhakai 'orang tuanya', yaitu Dirjen KA dan Menteri Perhubungan? . Pencarian profit yang sebesar-besarnya ditengarai menjadi motif keinginan mereka untuk menghapus PSO ini, karena tanpa PSO, mereka dapat menaikan tarif Kereta dan KRL ekonomi dengan 'bebas' tanpa persetujuan Dephub dan DPR.
Menyedihkan memang. Kalau selama ini PT KA merasa ada yang kurang dalam pengucuran dan pemanfaatan dana PSO tersebut, seharusnya mereka 'fight' untuk meluruskannya dengan pihak pemerintah dan DPR, bukannya malah teriak-teriak minta PSO dihapus.
'Bapak' mereka memang ada dua, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, yang masing-masing memiliki misi masing-masing, baik dalam melayani masyarakat kecil, maupun pencarian keuntungan perusahaan, tetapi dengan adanya usulan penghapusan PSO ini, PT KA sudah memposisikan dirinya bukan sebagai perusahaan yang pro rakyat, tetapi perusahaan yang hanya mengejar keuntungan an sich.
Kami prihatin dengan situasi dan kondisi seperti ini. Disharmoni antara PT KA dan instansi lainnya dalam mengelola dana PSO akan berdampak merugikan bagi rakyat kecil. Karena 'malas' untuk duduk bersama membahas perbaikan pemanfaatan dana PSO, ujung-ujungnya malah minta PSO dihapus, yang dampaknya akan sangat merugikan penumpang kereta, termasuk penumpang KRL Ekonomi, yaitu berupa kenaikan tarif, yang kalau mengkuti usulan PT KA, besarannya sampai 50 persen dari tarif sekarang ini.
Menurut Kami, seharusnya PSO untuk tahun 2010 ini justeru harus lebih tinggi (ditingkatkan) daripada tahun sebelumnya karena pelayanan KRL Ekonomi oleh PT. KA Daops I maupun PT. KCJ hingga saat ini masih belum manusiawi. Kami berharap Pihak Kementerian Perhubungan bisa mengupayakan kenaikan PSO untuk kereta dan KRL Ekonomi Jabotabek.
Mari Kita tolak 'ide gila' penghapusan PSO serta rencana kenaikan tarif Kereta dan KRL ekonomi yang akan menambah susah kehidupan rakyat kecil. Kami sangat mendukung upaya Kementerian Perhubungan untuk tetap mempertahankan PSO demi kemaslahatan publik dan tentu saja disertai dengan transparansi penggunaannya dengan diaudit oleh Auditor Negara. Kalau perlu, Kementerian Perhubungan juga harus berani mengusulkan perombakan Direksi PT KA agar diisi oleh orang-orang yang lebih profesional, jujur, dan pro rakyat
|
